Pasca-pemilu Israel yang berakhir buntu, Gadi Eisenkot memilih jalan yang berbeda dari rivalnya: membentuk pemerintahan baru, bukan kembali ke kotak suara.

Pemungutan suara pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan pemenang mayoritas. Blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengantongi 53 kursi dari total 120 kursi Knesset, kubu Eisenkot meraih 48 kursi, dan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi. Padahal, ambang untuk membentuk pemerintahan adalah 61 kursi, sehingga negosiasi koalisi menjadi tidak terhindarkan.

Pada Minggu, 1 November 2026, Eisenkot menyatakan akan berupaya membentuk pemerintahan baru dan menghindari pemilu ulang. Ia berjanji berkoordinasi dengan partai-partai lain untuk memperluas kerja sama, agar kebuntuan politik tidak berujung pada pemungutan suara kedua.

Prinsip yang harus diterima mitra koalisi

Alih-alih membuka negosiasi tanpa syarat, Eisenkot mengajukan prinsip-prinsip yang harus diterima calon mitra. Pertama, mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter. Kedua, berkomitmen pada nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan, termasuk kewajiban dinas militer dan dinas nasional bagi seluruh warga. Ketiga, mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Dengan fondasi itu, Eisenkot menargetkan pemerintahan Zionis yang luas dan berorientasi pada kepentingan nasional. Ia menegaskan, setiap pejabat terpilih yang menerima prinsip tersebut dan siap menjalankan tugasnya dapat bergabung dengan pemerintahan yang ia bentuk.

Di tengah tuduhan yang belum terbukti

Upaya pembentukan pemerintahan ini berlangsung di tengah tuduhan dari Partai Likud bahwa pemilu telah dicuri. Tuduhan itu menguat setelah Ketua Komite Pemilu Israel, Hakim Noam Sohlberg, menyatakan menerima laporan serius mengenai dugaan campur tangan pihak asing. Sohlberg sendiri menyatakan tidak dapat memverifikasi klaim tersebut, dan meminta Shin Bet menyelidikinya.