Tanggapan Berbagai Partai Terkait Putusan MA Soal Suket Gibran
Sejumlah partai politik memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai Gerindra meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPU memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut.
Gerindra menyatakan sikap menghormati putusan MA sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa banyak rakyat mendesak Gibran mundur dari kursi wakil presiden.
PDIP menilai putusan MA tersebut semakin memperkuat dalil bahwa syarat konstitusi bagi calon presiden dan wakil presiden tidak terpenuhi.
Partai Kebangkitan Bangsa turut bersuara melalui anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin.
Khozin menyatakan keputusan MA itu menambah dasar dan urgensi bagi lembaga DPR dalam menentukan langkah politik.
Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka.
Penjelasan Lanjutan dan Langkah Politik DPR
Sugiat Santoso dari Partai Gerindra mengingatkan agar semua pihak memahami secara utuh objek dari putusan MA tersebut serta konsekuensi hukum yang mengikutinya.
Dia juga menyinggung bahwa kedudukan wakil presiden mempunyai dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri yang tidak boleh disamakan begitu saja.
Berkaitan dengan langkah di parlemen, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa PDIP tidak bisa berjalan sendirian untuk menggulirkan hak angket di DPR terkait polemik pendidikan Gibran ini.
Menurutnya, kekuatan partainya yang memiliki 110 kursi di parlemen memerlukan proses dialog dengan partai-partai lain seiring dengan proses delegitimasi yang berlangsung semakin masif.
Di sisi lain, Muhammad Khozin dari Fraksi PKB menjelaskan bahwa putusan MA menegaskan tindakan administratif pemerintah lewat penerbitan suket penyetaraan ijazah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Dengan adanya keputusan dari dua lembaga hukum yakni MK dan MA, PKB akan menjadikannya sebagai dasar hukum dalam menentukan langkah politik selanjutnya di DPR.
Update Terbaru
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB






