Sejumlah partai politik memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Partai Gerindra meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta KPU memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut.

Gerindra menyatakan sikap menghormati putusan MA sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa banyak rakyat mendesak Gibran mundur dari kursi wakil presiden.

PDIP menilai putusan MA tersebut semakin memperkuat dalil bahwa syarat konstitusi bagi calon presiden dan wakil presiden tidak terpenuhi.

Partai Kebangkitan Bangsa turut bersuara melalui anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin.

Khozin menyatakan keputusan MA itu menambah dasar dan urgensi bagi lembaga DPR dalam menentukan langkah politik.

Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka.

Penjelasan Lanjutan dan Langkah Politik DPR

Sugiat Santoso dari Partai Gerindra mengingatkan agar semua pihak memahami secara utuh objek dari putusan MA tersebut serta konsekuensi hukum yang mengikutinya.

Dia juga menyinggung bahwa kedudukan wakil presiden mempunyai dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri yang tidak boleh disamakan begitu saja.

Berkaitan dengan langkah di parlemen, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa PDIP tidak bisa berjalan sendirian untuk menggulirkan hak angket di DPR terkait polemik pendidikan Gibran ini.

Menurutnya, kekuatan partainya yang memiliki 110 kursi di parlemen memerlukan proses dialog dengan partai-partai lain seiring dengan proses delegitimasi yang berlangsung semakin masif.

Di sisi lain, Muhammad Khozin dari Fraksi PKB menjelaskan bahwa putusan MA menegaskan tindakan administratif pemerintah lewat penerbitan suket penyetaraan ijazah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Dengan adanya keputusan dari dua lembaga hukum yakni MK dan MA, PKB akan menjadikannya sebagai dasar hukum dalam menentukan langkah politik selanjutnya di DPR.