Pemerintah Indonesia memilih untuk tetap melanjutkan strategi pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kebijakan tersebut diambil meskipun tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara telah menyentuh angka sekitar 7,7 persen.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan langkah ini demi memastikan seluruh kebutuhan belanja negara terpenuhi dengan baik.

Upaya penyelesaian kewajiban pembiayaan tersebut disampaikan langsung dalam agenda resmi di Jakarta.

Kredibilitas anggaran negara harus tetap dijaga agar mampu berfungsi optimal dalam menopang perekonomian.

Selain itu, dinamika ekonomi global serta pergerakan suku bunga internasional turut menjadi bahan pertimbangan penting.

Fleksibilitas pelaksanaan anggaran diperlukan untuk merespons berbagai perubahan kondisi pasar yang terjadi.

Data pasar mencatat yield SBN tenor 10 tahun berada di level 7,62 persen per 28 Oktober 2026.

Posisi defisit anggaran hingga September 2026 dilaporkan mencapai Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang pemerintah telah mencapai Rp494,3 triliun hingga akhir kuartal ketiga tahun ini.