Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Subhan Palal. Sengketa ini berkaitan dengan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.

Dokumen tersebut sebelumnya dipersoalkan sebagai salah satu persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden. Putusan kasasi itu dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Majelis kasasi Mahkamah Agung dipimpin oleh Ketua Kamar Tata Usaha Negara Yulius. Hakim Agung Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto turut duduk sebagai anggota majelis.

Dalam amar putusannya, majelis kasasi menyatakan pembatalan terhadap putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak dapat diterima. Pengadilan menilai substansi perkara mengenai tahapan Pemilu berada di luar kewenangannya.

Putusan tersebut sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pihak pemohon kemudian melanjutkan upaya hukum melalui tingkat kasasi.

Permasalahan mengenai dokumen pendidikan Gibran juga pernah menjadi materi pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Lembaga tersebut mencatat sengketa ini dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait ijazah atau sertifikat luar negeri milik Gibran. Dokumen itu sebelumnya dijadikan dasar penyetaraan pendidikan tingkat menengah atas.

Mahkamah Agung juga pernah memutuskan untuk tidak menerima permohonan gugatan terpisah lainnya. Gugatan tersebut juga menyoroti keabsahan ijazah Gibran selama keikutsertaannya dalam kontestasi politik.