Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo berhasil membongkar jaringan penipuan online internasional. Komplotan sindikat ini dikendalikan oleh delapan warga negara asing asal Vietnam.

Penggerebekan tersebut dilakukan karena para pelaku menyalahgunakan izin tinggal. Mereka juga menjalankan operasi penipuan lintas negara dari wilayah Jawa Timur.

Kapolresta Sidoarjo AKBP Bobby A Condroputra menyatakan pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan. Petugas gabungan tersebut berasal dari Satreskrim Polresta Sidoarjo dan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya.

Aktivitas mencurigakan dari para warga negara asing itu terdeteksi di sebuah kawasan perumahan elit. Lokasi tersebut berada di Perumahan Citra Garden, Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Aktivitas yang berkaitan dengan perkara tersebut diduga berlangsung sejak Maret hingga Juli 2026. Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Imam Mujali menyebut penyidik berkoordinasi dengan otoritas Vietnam.

Pendalaman bersama itu mengarah pada dugaan penipuan yang menyasar korban di Vietnam. Para pelaku yang berada di Indonesia menghubungi korban dengan berpura-pura menjadi petugas departemen registrasi.

Pelaku kemudian menjanjikan bantuan terkait kebijakan emisi kendaraan bermotor di Vietnam. Mereka meminta sejumlah uang kepada korban setelah menawarkan bantuan tersebut.

Korban yang percaya lantas mentransfer uang sesuai dengan permintaan para pelaku. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepada pihak berwenang di Vietnam.

Polisi menyita sejumlah barang bukti guna melancarkan proses penyelidikan lebih lanjut.

Barang bukti tersebut meliputi 20 unit telepon seluler, tujuh unit laptop, tiga unit CCTV, dan dua unit monitor.

Petugas turut mengamankan dokumen perjanjian sewa rumah, kartu identitas, serta izin mengemudi. Akibat perbuatan tersebut, delapan warga negara Vietnam itu menghadapi jerat pasal berlapis.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Mereka juga dikenakan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.

Selain itu, komplotan tersebut turut dikenakan Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Seluruh ancaman hukuman penjara dan denda telah disiapkan bagi para pelaku sesuai ketentuan hukum.