Memasuki akhir tahun 2026, isu kesetaraan gender dan keadilan ekonomi bagi perempuan terus menjadi sorotan global. Salah satu perdebatan yang tak kunjung usai adalah fenomena Pink Tax atau "Pajak Pink", khususnya terkait pengenaan pajak pada produk kebutuhan dasar menstruasi seperti pembalut.

Menstruasi adalah fakta biologis yang tidak bisa dihindari oleh separuh populasi dunia. Namun, di banyak negara, produk yang seharusnya dikategorikan sebagai kebutuhan kesehatan dasar ini justru diperlakukan layaknya barang mewah atau barang kena pajak umum.

Lantas, bagaimana peta kebijakan pajak pembalut di mata dunia saat ini? Dan di mana posisi Indonesia dalam perjuangan menghapus period poverty atau kemiskinan menstruasi? Mari kita telusuri lebih dalam.

Ilusi Barang Mewah: Mengapa Pembalut Masih Dipajaki?

Selama bertahun-tahun, produk menstruasi di banyak negara masuk dalam kategori "Barang Kena Pajak" umum. Argumen klasik yang sering muncul adalah keseragaman sistem perpajakan. Namun, aktivis hak perempuan dan pakar ekonomi kesehatan membantah hal ini. Mereka menyebut bahwa memajaki pembalut sama halnya dengan mendiskriminasi perempuan secara biologis.

Bagi banyak perempuan, terutama mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah, membeli pembalut bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ketika negara mengenakan pajak atas kebutuhan dasar ini, beban ekonomi perempuan otomatis bertambah, yang pada akhirnya bermuara pada fenomena period poverty—kondisi di mana perempuan kesulitan mengakses produk sanitasi yang layak.

Revolusi Global: Negara-Negara yang Membebaskan Pajak Pembalut (0%)

Kabar baik datang dari berbagai belahan dunia yang mulai menyadari bahwa kesehatan reproduksi bukanlah barang mewah. Tren penghapusan pajak pembalut atau tampon tax telah menjadi gerakan global. Berikut adalah deretan negara yang telah membebaskan atau menghapus pajak untuk produk menstruasi:

Update Terbaru