10 Negara yang Kenakan Pajak Pembalut Wanita ada Singapura, Thailand Hingga Indonesia
Pelajaran Berharga bagi Kebijakan dalam Negeri
Menilik peta global di tahun 2026 ini, Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah. Langkah yang diambil oleh India, Kenya, maupun Malaysia seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi para pembuat kebijakan di Tanah Air.
Klasifikasi pembalut sebagai "barang umum" perlu segera direvisi menjadi "barang kebutuhan pokok" atau "barang kesehatan esensial" yang dibebaskan dari PPN. Keadilan gender tidak hanya berbicara tentang kesetaraan upah atau representasi politik, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir melindungi hak dasar kesehatan reproduksi warganya tanpa membebani mereka dengan pajak.
Pada akhirnya, menstruasi bukanlah sebuah pilihan, dan seharusnya tidak pernah menjadi beban pajak. Sudah saatnya Indonesia mengikuti jejak puluhan negara lainnya untuk menghapus Pink Tax, demi mewujudkan keadilan ekonomi dan kesehatan bagi seluruh perempuan Indonesia.






