Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa dugaan korupsi penerimaan negara di sektor cukai yang menyeret PT Djarum menimbulkan kerugian besar.

Nilai kerugian negara untuk tahap hitungan awal pada kasus tersebut disebut berada di kisaran angka triliunan rupiah.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo kepada para wartawan pada Kamis malam.

Perkara ini merupakan pengembangan dari penanganan kasus di lingkungan Bea Cukai yang sebelumnya sempat terungkap pada Februari.

Pihak penyidik lembaga antirasuah kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru terkait perkara tersebut pada Oktober ini.

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum, penyidik telah mendatangi dan menggeledah Kantor Pusat PT Djarum.

Selain kantor pusat perusahaan tersebut, penggeledahan juga dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus.

Lokasi penggeledahan bertempat di wilayah Kudus, Jawa Tengah, guna mencari berbagai barang bukti yang diperlukan penyidik.

Meskipun demikian, Budi belum merinci waktu terjadinya dugaan tindak pidana korupsi di sektor cukai tersebut.

Penyidik berencana menarik waktu kejadian mundur ke beberapa tahun ke belakang untuk menelusuri awal mula penyimpangan.

Pihak lembaga antirasuah berjanji akan segera memberikan pembaruan informasi terkait tempus delicti dari kasus itu.

Hingga kini, penyidik masih fokus melaksanakan kegiatan penggeledahan demi mengumpulkan seluruh bukti yang dibutuhkan.

Langkah tersebut ditempuh murni dalam kerangka penegakan hukum terhadap dugaan korupsi penerimaan negara sektor cukai.

Sementara itu, Corporate Communication Senior Manager Group Djarum Budi Darmawan menyatakan sikap perusahaannya.

Pihak perusahaan menegaskan bahwa mereka menghormati dan menaati seluruh proses hukum yang sedang berjalan.