Kementerian Komunikasi dan Digital mendesak para pengelola platform digital agar bertindak lebih transparan.

Transparansi tersebut mencakup penggunaan algoritma rekomendasi dan sistem moderasi konten.

Desakan ini muncul setelah pemerintah menerima laporan dari sejumlah pengguna di Indonesia.

Laporan itu berkaitan dengan dugaan pembatasan visibilitas konten atau shadow ban di ruang digital.

Kondisi shadow ban membuat jangkauan suatu unggahan dibatasi tanpa pemberitahuan jelas kepada pembuatnya.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi, Marroli Jeni Indarto, memberikan tanggapannya.

Menurut Marroli, platform digital mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak para penggunanya.

Platform wajib menjelaskan cara kerja rekomendasi konten serta penerapan kecerdasan buatan dalam moderasi.

Kreator Diimbau Manfaatkan Jalur Pengaduan

Kemkomdigi mengimbau para kreator yang merasa dirugikan untuk segera menggunakan jalur pengaduan resmi.

Mekanisme banding tersebut disediakan langsung oleh masing-masing pengelola platform.

Jalur pengaduan ini penting agar pengguna bisa meminta penjelasan atau meninjau kembali tindakan pembatasan.

Pemerintah mendorong platform untuk menjelaskan proses bisnis terkait algoritma secara terbuka.

Langkah ini bertujuan membangun ruang digital yang sehat, aman, beretika, serta mendukung kebebasan berpendapat.