Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di Jakarta Timur pada Rabu (28/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia menemukan dugaan pengoplosan beras bersubsidi.

Temuan itu melibatkan sekitar 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Beras tersebut diduga dialihkan menjadi produk premium.

Beras SPHP seharusnya dijual dengan harga terjangkau yaitu Rp12.500 per kilogram. Setelah diubah menjadi beras premium, produk itu dijual seharga Rp17.000 per kilogram.

Amran menduga penyimpangan distribusi beras bersubsidi ini berpotensi mencapai ribuan ton. Jumlah tersebut jauh melampaui temuan awal di lapangan.

Melalui keterangan resminya pada Kamis (29/10/2026), Amran meminta pihak kepolisian mengusut kasus ini. Ia ingin kasus tersebut dibongkar hingga ke akar-akarnya.

Ia menegaskan bahwa beras bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengalihan fungsi dinilai menyimpang dari tujuan penetapan pemerintah.

Pemeriksaan menyeluruh juga diarahkan pada kemungkinan keterlibatan pihak-pihak dalam penyaluran beras. Penelusuran mencakup dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Perum Bulog dan Kementerian Pertanian.

Amran menyatakan tidak ingin ada pihak yang dilindungi dalam kasus penyimpangan ini. Setiap oknum yang terbukti terlibat harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.