Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini harga beras di pasaran akan mengalami penurunan setelah aparat berhasil menangkap pelaku dugaan pengoplosan.

Pelaku tersebut diduga mengoplos beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjadi beras premium.

Praktik curang ini dinilai membuat beras yang seharusnya dijual lebih terjangkau justru dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi.

Meski menjanjikan harga beras turun, Amran belum merinci secara pasti mengenai besaran penurunan maupun waktu realisasinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Beras SPHP mendapatkan subsidi dari pemerintah sekitar Rp6.000 per kilogram dengan harga penjualan seharusnya Rp12.500 per kilogram.

Namun, beras bersubsidi tersebut justru dipasarkan hingga mencapai Rp17 ribu per kilogram setelah melalui proses ulang dan pengemasan.

Kasus penemuan di Cipinang ini diduga memiliki kaitan erat dengan jaringan sindikat pengoplosan beras lainnya yang beroperasi.

Amran meminta aparat kepolisian untuk mengusut kemungkinan adanya sindikat luas dan menindak para pelaku tanpa pandang bulu.

Penyalahgunaan beras bersubsidi ini dinilai sangat merugikan pihak petani serta konsumen di berbagai daerah.

Pemerintah mencatat sekitar 115 juta petani padi dan 286 juta penduduk Indonesia berkaitan langsung dengan rantai produksi.

Selain menindak pelaku di luar, pengawasan internal terhadap Perum Bulog dan Kementerian Pertanian juga perlu diperiksa secara ketat.

Amran menegaskan akan memecat pegawai kementeriannya jika terbukti terlibat dalam praktik kecurangan pengoplosan beras tersebut.

Dukungan sektor pangan pemerintah pada tahun 2026 mencapai Rp160 triliun, yang meningkat dari anggaran tahun sebelumnya.

Stok beras pemerintah saat ini dilaporkan mencapai sekitar 4,5 juta ton dengan kapasitas gudang penampungan sekitar 3 juta ton.