Tambahan Kuota Pertalite Ancam Anggaran Negara dan Subsidi Energi
Rencana penambahan kuota Pertalite berpotensi memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Kondisi tersebut terjadi di tengah kenaikan harga minyak mentah dan lonjakan belanja subsidi energi.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pemerintah perlu menjaga keterjangkauan harga bahan bakar.
Langkah itu harus dilakukan tanpa mengurangi ruang anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, serta pelayanan publik.
Harga minyak mentah Indonesia pada September 2026 mencapai US$112,81 per barel.
Angka tersebut berada jauh di atas asumsi APBN yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga September 2026 telah mencapai Rp376,8 triliun.
Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 54,1% secara tahunan.
Kenaikan harga minyak memang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi.
Namun, tambahan penerimaan tersebut belum tentu mampu mengimbangi kenaikan biaya impor serta subsidi.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat meningkatkan biaya pengadaan bahan bakar dalam mata uang domestik.
Tekanan anggaran berpotensi mempersempit ruang pembiayaan program publik lainnya jika prioritas belanja tidak disesuaikan.
Pemerintah dinilai penting melakukan transparansi dalam perhitungan kebutuhan kompensasi.
Pengendalian konsumsi bahan bakar bersubsidi diperlukan agar manfaat kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.
Konsumsi Pertalite pada Juli 2026 tercatat meningkat 12,92% dibandingkan rata-rata sebelum kenaikan harga Pertamax.
Peningkatan itu mencerminkan pergeseran pilihan konsumen dari bahan bakar nonsubsidi ke Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penambahan kuota.
Kajian dilakukan menyusul peningkatan konsumsi dan pergeseran permintaan dari bensin RON 92 ke RON 90.
Pemerintah saat ini masih menghitung proyeksi kebutuhan bahan bakar minyak hingga akhir tahun.
Besaran persentase penambahan kuota serta kesiapan anggaran subsidi masih dalam tahap pengkajian.
Update Terbaru
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






