Rencana penambahan kuota Pertalite berpotensi memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kondisi tersebut terjadi di tengah kenaikan harga minyak mentah dan lonjakan belanja subsidi energi.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pemerintah perlu menjaga keterjangkauan harga bahan bakar.

Langkah itu harus dilakukan tanpa mengurangi ruang anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, serta pelayanan publik.

Harga minyak mentah Indonesia pada September 2026 mencapai US$112,81 per barel.

Angka tersebut berada jauh di atas asumsi APBN yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga September 2026 telah mencapai Rp376,8 triliun.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 54,1% secara tahunan.

Kenaikan harga minyak memang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi.

Namun, tambahan penerimaan tersebut belum tentu mampu mengimbangi kenaikan biaya impor serta subsidi.

Pelemahan nilai tukar rupiah juga dapat meningkatkan biaya pengadaan bahan bakar dalam mata uang domestik.

Tekanan anggaran berpotensi mempersempit ruang pembiayaan program publik lainnya jika prioritas belanja tidak disesuaikan.

Pemerintah dinilai penting melakukan transparansi dalam perhitungan kebutuhan kompensasi.

Pengendalian konsumsi bahan bakar bersubsidi diperlukan agar manfaat kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.

Konsumsi Pertalite pada Juli 2026 tercatat meningkat 12,92% dibandingkan rata-rata sebelum kenaikan harga Pertamax.

Peningkatan itu mencerminkan pergeseran pilihan konsumen dari bahan bakar nonsubsidi ke Pertalite.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penambahan kuota.

Kajian dilakukan menyusul peningkatan konsumsi dan pergeseran permintaan dari bensin RON 92 ke RON 90.

Pemerintah saat ini masih menghitung proyeksi kebutuhan bahan bakar minyak hingga akhir tahun.

Besaran persentase penambahan kuota serta kesiapan anggaran subsidi masih dalam tahap pengkajian.