Pembersihan Massal Pejabat China Menjelang Pertemuan Pleno Partai
Kampanye pemberantasan korupsi di China kembali menjadi sorotan penting menjelang pertemuan pleno Partai Komunis China yang dimulai pada Senin, 26 Oktober 2026.
Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, agenda penegakan disiplin partai turut menyoroti loyalitas politik para pejabat pemerintahan.
Otoritas disiplin China dilaporkan membuka penyelidikan terhadap lebih dari 1 juta orang pada tahun sebelumnya.
Jumlah tersebut mencakup lebih dari 100 pejabat setingkat menteri, gubernur provinsi, atau pejabat dengan posisi yang lebih tinggi.
Pertemuan pleno kelima tersebut diperkirakan membahas penerapan tata kelola internal partai secara menyeluruh dan ketat.
Media pemerintah China merujuk istilah tersebut pada agenda disiplin organisasi, loyalitas politik, serta pemberantasan korupsi.
Xi mulai memimpin China pada 2012 dengan membawa janji untuk memberantas korupsi di seluruh tingkatan partai.
Lebih dari satu dekade kemudian, penyelidikan skala besar masih berlangsung di tengah penguatan kendali kepemimpinan atas partai.
Kerry Brown selaku direktur Lau China Institute di King's College London menilai korupsi dan ketidakloyalan berkaitan erat dalam pandangan politik Xi.
Pandangan tersebut membantu menjelaskan alasan penegakan disiplin menjadi bagian penting dari agenda politik internal CCP.
Konsep korupsi dalam sistem partai tersebut tidak terbatas pada penyalahgunaan kepentingan material semata.
Ketidaksetiaan terhadap garis politik partai juga dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang lebih luas.
Pengertian korupsi di lingkungan CCP mencakup dimensi ideologis selain persoalan materi.
Dimensi nonmaterial tersebut juga mencakup persoalan yang berkaitan dengan kesetiaan politik terhadap partai.
Sejumlah analis menilai kampanye antikorupsi ini tidak dapat dipisahkan dari karakter sistem politik China yang otoriter.
Birokrasi yang luas menjadi bagian penting dari struktur pemerintahan dan pengawasan internal di negara berpopulasi sekitar 1,4 miliar penduduk itu.
Perdebatan mengenai kampanye tersebut berpusat pada pertanyaan apakah para pejabat menghadapi penindakan korupsi atau sasaran politik.
Laporan sumber menyebut penyelidikan hampir selalu berujung pada vonis bersalah bagi pihak yang diperiksa.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






