Kampanye pemberantasan korupsi di China kembali menjadi sorotan penting menjelang pertemuan pleno Partai Komunis China yang dimulai pada Senin, 26 Oktober 2026.

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, agenda penegakan disiplin partai turut menyoroti loyalitas politik para pejabat pemerintahan.

Otoritas disiplin China dilaporkan membuka penyelidikan terhadap lebih dari 1 juta orang pada tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut mencakup lebih dari 100 pejabat setingkat menteri, gubernur provinsi, atau pejabat dengan posisi yang lebih tinggi.

Pertemuan pleno kelima tersebut diperkirakan membahas penerapan tata kelola internal partai secara menyeluruh dan ketat.

Media pemerintah China merujuk istilah tersebut pada agenda disiplin organisasi, loyalitas politik, serta pemberantasan korupsi.

Xi mulai memimpin China pada 2012 dengan membawa janji untuk memberantas korupsi di seluruh tingkatan partai.

Lebih dari satu dekade kemudian, penyelidikan skala besar masih berlangsung di tengah penguatan kendali kepemimpinan atas partai.

Kerry Brown selaku direktur Lau China Institute di King's College London menilai korupsi dan ketidakloyalan berkaitan erat dalam pandangan politik Xi.

Pandangan tersebut membantu menjelaskan alasan penegakan disiplin menjadi bagian penting dari agenda politik internal CCP.

Konsep korupsi dalam sistem partai tersebut tidak terbatas pada penyalahgunaan kepentingan material semata.

Ketidaksetiaan terhadap garis politik partai juga dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang lebih luas.

Pengertian korupsi di lingkungan CCP mencakup dimensi ideologis selain persoalan materi.

Dimensi nonmaterial tersebut juga mencakup persoalan yang berkaitan dengan kesetiaan politik terhadap partai.

Sejumlah analis menilai kampanye antikorupsi ini tidak dapat dipisahkan dari karakter sistem politik China yang otoriter.

Birokrasi yang luas menjadi bagian penting dari struktur pemerintahan dan pengawasan internal di negara berpopulasi sekitar 1,4 miliar penduduk itu.

Perdebatan mengenai kampanye tersebut berpusat pada pertanyaan apakah para pejabat menghadapi penindakan korupsi atau sasaran politik.

Laporan sumber menyebut penyelidikan hampir selalu berujung pada vonis bersalah bagi pihak yang diperiksa.