Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan terbuka mengenai keraguan para pemodal luar negeri.

Ia menyebutkan bahwa masalah kepastian hukum masih menjadi faktor utama yang dikhawatirkan oleh para investor asing.

Padahal, tingkat minat dari pihak luar negeri untuk menanamkan modal di dalam negeri terpantau cukup tinggi saat ini.

Kondisi tersebut semakin didorong oleh ketidakpastian global serta situasi ekonomi dan politik di kawasan negara Teluk.

Banyak pemilik modal besar mulai mencari lokasi alternatif yang jauh lebih aman guna melindungi aset keuangan mereka.

Bali menjadi salah satu wilayah spesifik yang banyak diminati karena faktor keamanan yang dinilai sangat memadai.

Meski demikian, pertanyaan berulang mengenai jaminan hukum selalu diajukan oleh para calon penanam modal tersebut.

Pemerintah lantas berupaya memperkuat aspek hukum melalui rencana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kajian mendalam terkait revisi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat dan segera dilaporkan kepada presiden.

Penguatan Regulasi dan Proyeksi ke Depan

Luhut menjelaskan bahwa proyeksi penerapan family office di Bali juga sangat bergantung pada kepastian regulasi agar target ekonomi bisa tercapai dengan optimal.

Kajian menyeluruh mengenai rencana revisi UU Tipikor tersebut dipastikan akan segera diselesaikan dalam sepekan mendatang.

Hasil kajian itu nantinya bakal dilaporkan secara tertulis langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.

Setelah final, pihak terkait juga berencana melakukan komunikasi intensif dengan jajaran DPR guna membahas kelanjutan penyelesaiannya.