Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan pemangkasan ekspor gas bumi ke Singapura berjalan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan bahwa langkah pengurangan pasokan tersebut sama sekali tidak melanggar perjanjian kontrak yang telah disepakati kedua negara.

Volume pemotongan ekspor gas tercatat sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8 persen dari total pasokan pipa yang berasal dari wilayah Laut Natuna dan Sumatera.

Bahlil menjelaskan bahwa angka pemotongan tersebut masih berada di dalam batas aman ketentuan kontrak minimum yang berlaku.

Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk memprioritaskan pasokan bahan baku domestik serta menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

Pengalihan Pasokan untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebutkan sebagian gas yang dipangkas kini dialihkan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di dalam negeri.

Pengalihan tersebut dilakukan melalui jalur pipa dari Natuna menuju Batam serta pengurangan pasokan dari Sumatra untuk kebutuhan listrik regional.

Kebijakan strategis ini merujuk langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Regulasi tersebut secara tegas mengatur kewajiban untuk memprioritaskan pemanfaatan gas bumi bagi kepentingan di dalam negeri.