Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela terkait perkara hukum yang berjalan.

Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar melanjutkan proses pembuktian pokok perkara.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan serta tindak pidana pencucian uang. Perkara ini melibatkan dua orang terdakwa bernama Don Ritto dan Nurman Herin.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa dalil nota perlawanan dari pihak terdakwa beserta tim advokat akan diputus bersamaan dengan putusan akhir.

Pemeriksaan pokok perkara nomor 79 dan 80 tahun 2026 diminta untuk terus dilanjutkan.

Hakim menilai surat dakwaan dari penuntut umum telah mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap. Uraian perbuatan beserta waktu, tempat kejadian, dan pasal yang dilanggar juga sudah termuat dengan jelas.

Ketentuan tersebut dinilai telah memenuhi syarat ketentuan dalam KUHAP. Oleh karena itu, tidak ditemukan adanya hambatan hukum yang membuat dakwaan harus ditolak.

Selain itu, sebagian dalil perlawanan terdakwa dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap pokok perkara. Bagian tersebut nantinya akan dipertimbangkan secara mendalam dalam putusan akhir.

Kasus pencucian uang ini turut menyeret sejumlah nama lain dalam pusaran perkara.

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah didakwa melakukan TPPU hingga mencapai Rp350 miliar dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2026.

Tindakan pencucian uang tersebut diduga dilakukan bersama-sama oleh Don Ritto, Nurman Herin, serta Ferry Yanto Hongkiriwang.

Proses persidangan di pengadilan negeri kini masih terus berjalan untuk menguji seluruh materi pembuktian.