JAKARTA, VIV.co.id - Penyidik Polda Banten mengungkap dugaan modus korupsi fasilitas kredit Bank BJB Kantor Cabang Khusus (KCK) Banten. Seorang pegawai bank diduga menerima imbalan Rp338,5 juta untuk melancarkan pencairan kredit senilai Rp9,4 miliar.

Dokumen Direkayasa, Pemeriksaan Lapangan Diduga Diatur

Kasus ini bermula dari fasilitas kredit yang disetujui pada 2019 untuk PT Aryando Sejahtera Abadi, dengan nilai persetujuan Rp9,4 miliar. Menurut penyidik, sejumlah berkas pengajuan diduga diubah atau dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya — meliputi dokumen legalitas perusahaan, laporan keuangan yang telah diaudit, proyeksi pekerjaan bersumber APBD dan APBN, serta kontrak pekerjaan yang menjadi syarat pencairan. Polisi juga menemukan dugaan rekayasa pada pemeriksaan lapangan (on the spot), yang semestinya menjadi bagian dari penilaian kelayakan kredit.

Pegawai Diduga Tahu, Proses Tetap Jalan

Pegawai yang menangani kredit itu, NF — Account Officer Komersial BJB KCK Banten periode 2018–2019 — diduga mengetahui adanya rekayasa dokumen, tetapi tetap melanjutkan analisis dan verifikasi hingga kredit disetujui. Atas dugaan perannya itu, NF disebut menerima imbalan Rp338,5 juta dari pihak perusahaan, sebagaimana disampaikan Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP I Kadek Dwi Yoga. Tersangka lain adalah BH alias BK, pemilik manfaat PT Aryando Sejahtera Abadi, yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum bersama NF dari tahap pengajuan hingga pencairan, menurut Direktur Reskrimsus Polda Banten Kombes Pol Yudhis Wibisana.

Kerugian Negara Rp8,7 Miliar, Berkas Sudah P-21

Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan penyidik, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp8,7 miliar. Perkara yang diungkap pada September lalu itu kini berkasnya telah dinyatakan lengkap atau P-21, dan kedua tersangka telah dilimpahkan kepada jaksa.