Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk memperpanjang periode pembelian kembali saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Kebijakan tersebut kini berlaku sampai dengan bulan Juni 2027 mendatang dari jadwal sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan penjelasan terkait hal ini.

Perpanjangan waktu ini diberikan sebagai bentuk respons atas permintaan kepastian kerangka waktu dari para emiten.

Emiten dinilai sudah melihat tingkat harga saham yang memungkinkan untuk menjalankan aksi korporasi tersebut.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini wajib tetap mengacu pada ketentuan POJK Nomor 19 Tahun 2023.

Aturan tersebut dirancang guna memberikan fleksibilitas kepada emiten sekaligus mendukung terciptanya stabilitas pasar.

Selain itu, emiten juga harus mematuhi POJK Nomor 29 Tahun 2023 secara konsisten.

Kepatuhan tersebut meliputi penerapan prinsip kehati-hatian serta kemampuan keuangan perusahaan yang memadai.

OJK turut mengingatkan adanya kewajiban keterbukaan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap emiten.

Aturan pemenuhan batas minimum saham yang beredar di publik juga tidak boleh diabaikan.

Emiten yang bersangkutan nantinya diwajibkan untuk mengalihkan kembali saham hasil pembelian tersebut.

Pengalihan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta jangka waktu yang telah ditetapkan.