Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra menyampaikan pandangan berbeda terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai putusan tersebut menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena dianggap meruntuhkan legitimasi Gibran.

Menurut Hasto, pemerintah tidak boleh mengabaikan berbagai kritik dan aspirasi publik agar tidak menimbulkan gelombang ketidakpuasan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menegaskan bahwa kewenangan memberhentikan wakil presiden bukan berada di tangan presiden secara sepihak.

Azis menjelaskan bahwa konstitusi telah mengatur mekanisme khusus terkait pemberhentian pemimpin negara melalui ketentuan UUD 1945.

Ia juga mengingatkan agar para elite politik kembali fokus mengurus persoalan kesejahteraan rakyat daripada memperpanjang perdebatan kekuasaan yang tidak pasti.

Mekanisme Konstitusi dan Sikap Mahkamah Konstitusi

Azis Subekti menambahkan bahwa jalur pemakzulan harus didasarkan pada alasan serta pembuktian yang sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Ia mengingatkan agar proses hukum tidak diperlakukan sebagai perpanjangan tanpa batas dari pertarungan politik pasca-pemilu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima lantaran tidak memiliki kedudukan hukum.

Meskipun demikian, pertimbangan dalam putusan tersebut sempat menyinggung persoalan mengenai dokumen pendidikan yang digunakan saat pendaftaran pemilihan presiden.

Mahkamah Konstitusi menyerahkan persoalan ketiadaan dokumen pendidikan setara sekolah menengah atas tersebut kepada lembaga yang memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Dewan Perwakilan Rakyat.

Di sisi lain, PDIP menyambut baik ajakan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusut polemik tersebut di parlemen demi menjaga kesehatan jalannya pemerintahan.