Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan langkah strategis untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia.

Agenda tersebut berfokus pada peningkatan aspek transparansi, pengawasan perdagangan, serta penegakan hukum yang konsisten.

Kebijakan terstruktur ini telah berjalan sejak Januari 2026 sebagai komitmen jangka panjang menjaga kualitas tata kelola.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan penjelasan resmi di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa rangkaian reformasi bukan merupakan langkah sementara menghadapi dinamika pasar yang sedang terjadi.

Penguatan kebijakan juga mencakup perbaikan kualitas penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Selain itu, pengawasan transaksi serta penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran terus ditingkatkan secara intensif.

OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) turut melanjutkan komunikasi aktif bersama sejumlah penyedia indeks global.

Langkah tersebut dilakukan untuk memahami pertimbangan serta perubahan pendekatan penilaian terhadap pasar modal domestik.

BEI tercatat telah melakukan komunikasi langsung dengan pihak MSCI guna meminta klarifikasi atas berbagai perhatian.

Pembicaraan lanjutan juga telah dilangsungkan bersama FTSE Russell sebagai bagian dari peningkatan standar transparansi.

Dalam pengelolaan kepemilikan saham, OJK mendorong BEI menyempurnakan metodologi High Shareholding Concentration (HSC).

Perbaikan tersebut mencakup pelibatan pihak independen di luar penyelenggara pasar ke dalam struktur komite kerja.

Metodologi pengawasan perdagangan saham juga diperbarui untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar secara lebih efektif.

Sistem deteksi diarahkan untuk mengenali indikasi perdagangan terkoordinasi dan mempercepat proses tindak lanjut.

Di bidang penegakan hukum, OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak.

Sanksi tersebut dijatuhkan sepanjang 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap berbagai kasus pelanggaran.

Penerapan sanksi lain meliputi peringatan tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin sesuai ketentuan.