Sarwendah ungkap fakta soal isu vila yang disebut syarat damai
Pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya dengan tegas meluruskan kabar mengenai sengketa hukum dengan Ruben Onsu.
Mereka membantah kliennya menjadikan sebuah vila sebagai syarat wajib untuk berdamai.
Penjelasan Mediasi Terkait Pelunasan Utang
Pembahasan mengenai vila tersebut murni sebatas usulan yang disampaikan dalam proses mediasi tertutup.
Hingga kini, belum ada kesepakatan resmi atau tawar-menawar terkait usulan tersebut dari kedua belah pihak.
Usulan itu berkaitan dengan keringanan kewajiban cicilan utang di Bank BCA yang mencapai Rp12,4 miliar.
Opsi yang dibahas melibatkan pembagian kewajiban pembayaran secara proporsional antara Ruben Onsu dan Sarwendah.
Sebanyak Rp6,4 miliar dialokasikan untuk Ruben Onsu, sementara sisanya menjadi tanggungan Sarwendah.
Penyerahan vila seluas 300 meter persegi bukan merupakan bentuk paksaan dari pihak Sarwendah.
Properti tersebut diusulkan diserahkan secara sukarela jika Ruben mengalami kendala keuangan di kemudian hari.
Pihak Sarwendah menilai opsi tersebut justru bertujuan meringankan beban keuangan mantan suaminya.
Nilai jual vila tersebut bahkan dinilai belum tentu mencukupi untuk menutup kewajiban utang bernilai miliaran rupiah.
Selain itu, pihak bank tetap menghendaki pembayaran tunai hingga lunas dan tidak menerima aset sebagai pengganti.
Kuasa hukum Sarwendah menyayangkan munculnya opini keliru di media sosial yang beredar luas di tengah masyarakat.
Isu yang menyebutkan bahwa vila dijadikan syarat pencabutan laporan polisi juga dipastikan tidak benar.
Seluruh poin yang didiskusikan masih berada dalam tahap usulan mediasi dan belum menjadi ketetapan final.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Jaenudin selaku kuasa hukum di Depok pada hari Sabtu.
Ia menegaskan bahwa tanggapan keliru di ruang publik harus segera diluruskan agar tidak menjadi kesalahpahaman.
Dalam keterangannya, Jaenudin menyebutkan bahwa usulan tersebut berada di bawah petitum gugatan yang ada.
Publik diminta untuk memahami bahwa proses hukum dan mediasi masih berjalan tanpa ada paksaan kehendak.
Update Terbaru
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






