Pemerintah Pakistan memutuskan bergabung dalam Pakta Pertahanan Makkah tanpa melalui proses pemungutan suara di parlemen.

Keputusan ini memicu perdebatan mengenai pergeseran kewenangan institusional dan hubungan sipil militer yang berlaku.

Konsekuensi Pakta Pertahanan

Keterlibatan militer tersebut memunculkan berbagai risiko geopolitik serta tantangan operasional yang harus dihadapi.

Para pengamat menilai ketergantungan finansial turut memengaruhi arah kebijakan strategis yang diambil pemerintah.

Dilema Rental Army dan Risiko Geopolitik

Dr. Ayesha Siddiqa, Pakar Hubungan Sipil-Militer Pakistan, menyatakan bahwa pengerahan pasukan tanpa persetujuan parlemen menunjukkan kepemimpinan militer sengaja meminggirkan institusi sipil demi memperkuat otonomi domestik dan posisi tawar eksternal.

Kementerian Informasi Pakistan sebelumnya telah membantah laporan The New York Times terkait dugaan keterlibatan pesawat tempur Pakistan dalam menyerang target-target Houthi.

Namun, perdebatan seputar pesawat tersebut justru mengaburkan keputusan substansial yang sudah terjadi karena Islamabad memperluas komitmen militer tanpa batasan operasional yang transparan.

Di bawah perjanjian yang teks lengkapnya tidak pernah dipublikasikan, publik hanya diminta menerima jaminan lisan dari para pengambil keputusan militer.

Michael Kugelman, Direktur South Asia Institute di Wilson Center, menjelaskan bahwa ketergantungan ekonomi Pakistan yang mendalam pada Riyadh menciptakan ketimpangan struktural.

Kondisi ini membuat Islamabad hampir mustahil menolak permintaan strategis Saudi, terlepas dari risiko geopolitik regional yang menyertainya.

Problem rental army ini menyangkut kemampuan negara untuk menentukan kapan sebuah penugasan harus diakhiri di tengah ruang politik untuk menarik diri yang semakin menyusut.

Kalkulasi strategis tersebut juga membawa konsekuensi serius terhadap hubungan dengan Iran serta berpotensi menjadi bahan bakar mobilisasi sektarian di dalam negeri.