Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahdenda menyatakan bahwa usulan perubahan definisi korupsi masih memerlukan pendalaman.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi wacana yang sebelumnya digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Evaluasi Regulasi dan Konvensi Internasional

Menurut Yusril, gagasan itu masih berupa garis besar dan belum menyentuh detail aspek hukum materiil maupun hukum formil secara terperinci.

Pembahasan lanjutan juga perlu memperhatikan kesesuaian aturan dengan konvensi antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCAC.

Ia memastikan akan menghadiri undangan pertemuan dari Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas substansi rencana perubahan tersebut secara langsung.

Respons Penolakan dari Anggota Parlemen

Di sisi lain, sejumlah anggota Komisi III DPR menyampaikan penolakan terhadap gagasan penghapusan unsur kerugian negara.

Para legislator menilai langkah tersebut berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi serta mempersempit ruang penindakan hukum.

Yusril memiliki latar belakang historis dalam pembentukan regulasi antikorupsi di Indonesia saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Ia terlibat dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, ia juga menandatangani United Nations Convention against Corruption di New York pada tahun 2003 serta mengajukan rancangan undang-undang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode yang sama.

Ia mengingatkan agar perdebatan mengenai usulan tersebut tidak langsung berujung pada sikap mendukung atau menolak tanpa pemahaman yang utuh terhadap substansinya.

Semua pihak diminta berpikir bijak dan berhati-hati agar tidak sekadar ingin terlihat heroik dalam penegakan hukum tanpa landasan pemahaman yang memadai.

Sementara itu, usulan awal dari Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kajian terkait penekanan unsur penyuapan tanpa menjadikan kerugian negara sebagai dasar tunggal penetapan tindak pidana korupsi.