Pemerintah menyoroti ketimpangan harga pangan yang terjadi di tingkat konsumen dan produsen secara bersamaan.

Kondisi ini dilaporkan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

Laporan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Pemerintah menemukan masalah harga pada komoditas ayam, telur, dan beras meskipun volume produksi nasional tercatat mengalami surplus.

Amran mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mampu melakukan ekspor karena pasokan yang melimpah. Namun, harga jual di tingkat peternak justru merosot hingga menyentuh angka Rp 21.000.

Sebaliknya, harga di tingkat konsumen justru melonjak melampaui batas acuan tertinggi yang telah ditetapkan. Lonjakan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan frekuensi konsumsi masyarakat terhadap komoditas telur.

Selain persoalan unggas, Kementerian Pertanian juga mencatat adanya penyimpangan pada komoditas beras premium dan fortifikasi.

Produk tersebut dilaporkan dijual dengan harga mencapai Rp 56.000 per kilogram di pasaran.

Padahal, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa angka pembanding yang semestinya berada di kisaran Rp 13.000. Temuan ini memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam tata niaga pangan nasional.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Amran menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada pihak kepolisian. Langkah penegakan hukum ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terbukti bermain-main dalam perdagangan pangan.

Kementerian Pertanian kini mendorong koordinasi lintas lembaga guna memperketat pengawasan distribusi. Upaya ini dilakukan untuk melindungi para petani, peternak, serta konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan.