Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa usulan perubahan definisi korupsi masih memerlukan pendalaman matang.

Menurutnya, masukan dari Dewan Ekonomi Nasional tersebut sejauh ini masih berupa wacana dan gambaran umum.

Pihaknya menyebut usulan itu belum masuk ke detail persoalan mengenai penyesuaian hukum materiil maupun formil dengan UNCAC.

Yusril dijadwalkan bertemu dengan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas lebih lanjut perihal usulan penyesuaian aturan tersebut.

Dia menegaskan bahwa pemahaman terhadap sejarah pembentukan undang-undang antikorupsi merupakan hal yang sangat krusial.

Kajian secara cermat diperlukan agar pengambilan keputusan tidak didasari oleh pemahaman hukum yang minim.

Pengalaman Penyusunan Regulasi Antikorupsi

Yusril memiliki rekam jejak panjang dalam pembentukan regulasi antikorupsi di tanah air, termasuk keterlibatannya dalam perubahan undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu, dirinya pernah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Antikorupsi di Markas Besar PBB pada tahun 2003 silam.

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi internasional tersebut melalui pengesahan undang-undang khusus yang mengatur komitmen pemberantasan korupsi secara global.

Pemerintah menilai setiap langkah perubahan aturan harus dikaji secara bijak dan berhati-hati tanpa mengandalkan pemahaman hukum yang dangkal.