Sutradara Dandhy Dwi Laksono belum memenuhi undangan klarifikasi dari pihak kepolisian terkait laporan film Pesta Babi.

Tim kuasa hukum dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi menyatakan kliennya belum dapat hadir memenuhi panggilan tersebut.

Alasan Ketidakhadiran dan Detail Panggilan

Surat undangan klarifikasi tersebut tercatat dengan nomor B/29953/X/RES. 1.24/2026/Ditreskrimum bertanggal 9 Oktober 2026.

Pihak kepolisian meminta kehadiran pada 19 Oktober pukul 10.00 WIB di Ruang Unit V Subdirektorat Keamanan Negara.

Ruangan tersebut berada di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Pihak kuasa hukum menilai aturan mengenai undangan klarifikasi tidak termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Aturan serupa juga tidak ditemukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan.

Penyelidik juga dinilai tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan undangan klarifikasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Status perkara yang menyeret nama Dandhy saat ini masih berada dalam tahap penyelidikan dan bukan penyidikan.

Dandhy juga belum memegang status hukum apa pun seperti saksi ataupun tersangka dalam laporan tersebut.

Ketidakhadiran ini didasari oleh tidak terpenuhinya syarat formil surat panggilan karena belum adanya kejelasan status.

Pandangan Hukum dan Laporan Terkait

Pihak pembela meyakini tindakan yang dilakukan Dandhy merupakan bagian dari kebebasan berekspresi publik.

Sengketa yang muncul dinilai lebih tepat untuk diselesaikan di luar proses pidana melalui mekanisme Dewan Pers.

Sebelumnya, Sinta Gebze atau Mama Sinta melaporkan kasus dugaan pelanggaran Perlindungan Data Pribadi ke kepolisian.

Laporan tersebut dilayangkan karena kemunculan wajah Mama Sinta di dalam film tanpa adanya izin terlebih dahulu.