Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan tanggapan serius mengenai respons Meta AI yang dikaitkan dengan dugaan pembatasan konten.

Pihak kementerian telah melayangkan permintaan klarifikasi resmi kepada perusahaan terkait kemunculan pernyataan tersebut.

Tanggapan Terkait Halusinasi AI

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini menyatakan jawaban teknologi kecerdasan buatan bukan keputusan resmi.

Teknologi tersebut dinilai bisa menghasilkan informasi meyakinkan meskipun faktanya tidak akurat atau biasa disebut sebagai halusinasi.

Komdigi menegaskan tidak pernah meminta platform digital untuk menurunkan atau membatasi informasi kebakaran hutan.

Dorongan Transparansi Algoritma

Pemerintah meminta platform digital meningkatkan transparansi penggunaan teknologi serta pengelolaan algoritma.

Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat bisa memahami bagaimana informasi didistribusikan secara transparan.

Pentingnya Pelabelan dan Regulasi

Komdigi menekankan perlunya pelabelan konten buatan kecerdasan buatan serta kejelasan alasan moderasi agar hak masyarakat tetap terjaga.

Prinsip transparansi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola melalui rancangan Peraturan Presiden tentang Etika AI serta Peta Jalan AI Nasional 2026-2029.