Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan nilai restitusi mencapai Rp1,07 triliun bagi ribuan korban perkara dugaan tindak pidana pencucian uang PT Dana Syariah Indonesia.

Hasil penghitungan tersebut telah diserahkan langsung kepada Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat.

Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pemenuhan hak korban melalui proses peradilan.

Penghitungan nilai ganti rugi itu diperoleh melalui verifikasi dokumen serta data lintas lembaga secara objektif.

Dari total permohonan yang masuk, sebanyak 5.102 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan materiil dengan total nilai Rp1.076.021.883.889.

Proses pengajuan permohonan restitusi sendiri dibuka sejak 1 April hingga 16 Mei 2026.

Tahapan verifikasi serta penghitungan kemudian dilangsungkan mulai 17 Mei hingga 5 Oktober 2026.

Berkas penilaian tersebut diserahkan oleh pimpinan LPSK kepada Kepala Kejaksaan Negeri Depok Arif Budiman pada Rabu.

Hasil penghitungan itu nantinya bakal disampaikan dalam persidangan dengan menghadirkan ahli dari lembaga terkait.

Meski demikian, keputusan akhir mengenai pengabulan maupun besaran restitusi tetap berada di tangan majelis hakim.

Kepala Kejari Depok Arif Budiman menjelaskan bahwa proses verifikasi melibatkan data dari Otoritas Jasa Keuangan serta Bareskrim Polri.

Pemeriksaan dokumen mencakup sertifikat elektronik, perjanjian Wakalah Bil Ujrah, tangkapan layar saldo akun, hingga mutasi rekening.

Perkara hukum ini berkaitan dengan dugaan penipuan investasi menggunakan platform pendanaan teknologi finansial berbasis syariah.

Modus operandi yang ditemukan meliputi proyek fiktif, manipulasi data peminjam, hingga pencatatan laporan keuangan palsu.