Pemerintah didorong untuk memberikan prioritas insentif kepada sektor usaha padat karya guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah.

Langkah tersebut dinilai mendesak karena pertumbuhan pendapatan riil melambat dan arah investasi cenderung bergeser ke sektor padat modal.

Menjaga Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Ekonom PT Permata Bank Tbk Josua Pardede menyampaikan pandangan itu dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2026 di Jakarta.

Menurutnya, pertumbuhan pendapatan riil sebelum pandemi sempat berada di atas 5 persen sebelum akhirnya melambat di bawah 5 persen.

Persoalan struktural ini membuat kelompok kelas menengah menyusut di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum cukup kuat.

Arus investasi yang lebih banyak mengalir ke sektor jasa dan padat modal juga belum tentu mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Oleh karena itu, alokasi anggaran dan insentif perlu diarahkan kepada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kebijakan tersebut diharapkan mencegah masyarakat kelas menengah turun tingkat dan masuk ke kelompok warga miskin.

Pemerintah juga diingatkan agar tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan kualitasnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Proyeksi Makroekonomi dan Suku Bunga

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2026 hingga 2027 diperkirakan tetap berada di kisaran 5,2 hingga 5,3 persen.

Proyeksi tersebut mencerminkan fondasi ekonomi domestik yang relatif tangguh meskipun kondisi global masih penuh tantangan.

Selain itu, tingkat inflasi diproyeksikan tetap terjaga stabil di kisaran 3 persen secara tahunan.

Di sisi lain, suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate diprediksi berada di kisaran 6 persen pada akhir tahun 2027.

Proyeksi itu membuka peluang bagi bank sentral untuk kembali mengetatkan kebijakan moneter ke depan.

Faktor pergerakan nilai tukar rupiah dan biaya pembiayaan tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas domestik.

Sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur.