Dugaan praktik "commitment fee" berjenjang di proyek jalan nasional Sumatera Utara berujung pada penahanan tujuh pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut oleh KPK, Kamis (22/10/2026).

Penahanan diumumkan KPK seusai para tersangka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Total ada delapan tersangka baru yang ditetapkan pada 30 September 2026 — tujuh ditahan, satu mangkir dari panggilan.

Tarif Mengikuti Jenjang Jabatan

Konstruksi penyidikan KPK menggambarkan pola yang sistematis: penyedia proyek diduga diwajibkan menyetor commitment fee dengan besaran yang dibagi berdasarkan jenjang jabatan di BBPJN Sumut, baik tunai maupun transfer, sebagai "tiket" untuk tetap menggarap proyek jalan.

Para tersangka yang ditahan meliputi kepala balai, dua kepala satuan kerja, dan empat pejabat pembuat komitmen dari Wilayah I dan II. Satu tersangka tersisa, Dicky Erlangga selaku Kasatker PJN I Provinsi Sumut, tidak memenuhi panggilan dan akan dipanggil ulang pada Senin (26/10/2026).

Dari OTT hingga Sidang

Kasus ini berakar dari OTT KPK pada 26 Juni 2025. Lima tersangka dari perkara awal — termasuk mantan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting — kini sudah masuk tahap persidangan. Fakta-fakta persidangan itulah yang membuka jalan bagi penetapan delapan tersangka baru.

Perkara awal mencakup dugaan penyimpangan pada enam proyek jalan dengan total nilai sekitar Rp231,8 miliar pada tahun anggaran 2023–2025 di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

KPK juga mengisyaratkan pengembangan ke hulu: dugaan aliran dana ke pejabat pusat, khususnya di Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, ikut ditelusuri. "Tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.