Kementerian Perindustrian mewacanakan perluasan dukungan kebijakan untuk kendaraan elektrifikasi yang mencakup teknologi hybrid, PHEV, serta REEV di Indonesia.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menjelaskan bahwa fasilitas nonfiskal yang disiapkan dapat berupa pengecualian aturan ganjil genap.

Dorong Penghematan Bahan Bakar

Pemerintah menilai pemanfaatan kendaraan dengan berbagai teknologi elektrifikasi tersebut berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi.

Selain itu, penggunaan teknologi tersebut diyakini mampu menurunkan tingkat emisi kendaraan sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

Dukungan nonfiskal lain yang dikaji meliputi penyediaan fasilitas parkir khusus serta titik pengisian daya penunjang bagi pengguna.

Kajian Insentif Fiskal dan Pajak

Pemerintah juga merencanakan pemberian keringanan pajak yang besarannya tidak harus setara dengan insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Kemenperin menargetkan pembahasan usulan fasilitas tambahan ini dapat dipercepat agar segera terealisasi pada tahun 2026.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyatakan dukungannya terhadap rencana kebijakan kementerian untuk memperkuat ekosistem industri.

Transisi Industri Komponen Otomotif

Penggunaan mesin pembakaran internal pada kendaraan hybrid, PHEV, dan REEV memungkinkan industri komponen yang sudah ada untuk menyesuaikan diri secara bertahap.

Gaikindo juga melaporkan hasil survei pemenuhan tingkat komponen dalam negeri yang menunjukkan sebagian besar produsen kendaraan di Indonesia telah memenuhi ketentuan TKDN 60 persen.