Pemerintah Indonesia didesak agar mengevaluasi seluruh aspek hubungan ekonomi, perdagangan, teknologi, serta kerja sama institusional yang menopang pendudukan Israel di Palestina.

Jika ditemukan adanya keterlibatan, hubungan tersebut harus diputus secara tegas.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Francesca Albanese selaku Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki.

Ia menilai bahwa dukungan diplomatik terhadap kemerdekaan Palestina harus diterjemahkan menjadi langkah konkret pemerintah.

Langkah tersebut dinilai tidak boleh hanya berhenti pada kecaman terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh Israel.

Rujukan Pendapat Hukum Mahkamah Internasional

Albanese merujuk pada pendapat hukum atau advisory opinion dari Mahkamah Internasional yang dikeluarkan pada 19 Juli 2024.

Mahkamah menyatakan bahwa keberadaan Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki merupakan tindakan ilegal.

Negara-negara di dunia juga ditegaskan memiliki kewajiban untuk tidak mengakui situasi tersebut sebagai situasi yang sah.

Selain itu, negara-negara dilarang memberikan bantuan atau dukungan yang dapat membantu mempertahankan situasi pendudukan tersebut.

Fatwa hukum tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada perdagangan yang mendukung legalitas pendudukan.

Kesepakatan perjanjian, pertukaran antaruniversitas, hingga program penelitian bersama juga tidak boleh dilakukan.

Dilema Hubungan dan Investigasi Perangkat Pengawasan

Seruan ini menyoroti dilema yang dihadapi banyak negara dalam mempertahankan sikap menentang tindakan Israel.

Dilema tersebut muncul karena masih terdapat kepentingan ekonomi, perdagangan, pertahanan, atau teknologi yang melibatkan Israel.

Israel dikenal sebagai salah satu pemasok teknologi pertahanan, sistem militer, teknologi pengintaian, serta perangkat keamanan siber.