Pemerintah kembali mengkaji usulan insentif bagi kendaraan hybrid guna menekan tingkat emisi gas buang dan menghemat konsumsi bahan bakar minyak.

Menteri Perindustrian M Sarmuji berencana menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahas kelanjutan rencana dukungan tersebut.

Skema Insentif Fiskal dan Non-Fiskal

Dukungan yang diajukan oleh kementerian mencakup skema fiskal maupun non-fiskal khusus bagi kendaraan hybrid dan range-extended electric vehicle.

Kendaraan jenis ini dinilai mempunyai manfaat penting yang sejajar dengan mobil listrik berbasis baterai dalam hal efisiensi energi.

Model hybrid dinilai memudahkan penyesuaian bagi industri komponen yang sudah ada karena masih mempertahankan mesin pembakaran internal.

Besaran insentif yang disiapkan tidak harus disamakan dengan kendaraan listrik murni demi memastikan industri pendukung tetap dapat tumbuh.

Sebelumnya, mobil jenis ini pernah menerima keringanan pajak berupa diskon PPnBM sebesar 3 persen dari tarif semestinya pada tahun lalu.

Pemerintah menargetkan pembahasan mendalam bersama kementerian terkait dapat berlangsung sebelum akhir bulan Oktober.

Dalam keterangannya, Menteri Perindustrian M Sarmuji menyebutkan bahwa momentum kenaikan harga bahan bakar minyak turut memperkuat urgensi pengembangan industri berbasis baterai beserta berbagai variannya.

Berbagai varian seperti hybrid biasa, plug-in hybrid, hingga REEV dinilai mampu memberikan kontribusi positif yang setara dalam efisiensi energi.

Pihaknya berupaya mendorong kebijakan tersebut secepatnya agar dapat diterapkan pada tahun ini atau paling lambat pada awal tahun depan.

Komunikasi intensif terus dilakukan agar bentuk nyata dukungan pemerintah bagi varian kendaraan ramah lingkungan ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas maupun negara.