Ignasius Jonan menyampaikan usulan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan tiga negara secara bersama-sama.

Mekanisme regional tersebut dinilai penting untuk merespons berbagai kritik yang datang dari sejumlah tokoh negara tetangga.

Menurut Jonan, kerangka kerja ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sebenarnya sudah tersedia sejak lama.

Ia mempertanyakan alasan kritik terbuka baru dilontarkan saat ini tanpa memanfaatkan kerangka koordinasi yang ada.

Ketiga negara didorong untuk membangun kapasitas penanganan kebakaran yang mencakup sarana operasional dan personel.

Faktor kedekatan geografis membuat koordinasi antarwilayah menjadi hal mutlak yang tidak bisa dihindari.

Selain pemadaman, penelusuran dugaan unsur kesengajaan dalam karhutla juga perlu dilakukan melalui investigasi bersama.

Dialog antarpemerintah dianggap lebih efektif ketimbang melontarkan kritik terbuka demi penerapan sanksi yang adil.

Jonan juga menyoroti potensi keterkaitan sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dengan pasar bursa di Malaysia maupun Singapura.

Keterlibatan struktur bisnis lintas negara tersebut memperkuat urgensi kerja sama dalam penelusuran sanksi.

Penguatan Koordinasi Lintas Negara

Perjanjian regional tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui undang-undang khusus demi memperkuat komitmen bersama.

Pendekatan dialog dan penegakan hukum secara transparan diyakini mampu memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan asap lintas batas.