Pemerintah memperketat tata kelola sektor pertambangan melalui regulasi anyar yang mengatur batasan luas wilayah bagi masyarakat.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 12/2026 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Ketentuan Luas Wilayah dan Syarat Izin

Regulasi baru ini menetapkan batas wilayah izin pertambangan rakyat bagi perseorangan maksimal 5 hektare.

Sementara itu, batasan luas wilayah untuk badan usaha berbentuk koperasi ditetapkan maksimal mencapai 10 hektare.

Ketentuan tersebut tercantum secara rinci di dalam Pasal 75 ayat (2) dari peraturan menteri yang baru diterbitkan.

Penerbitan izin pertambangan rakyat dilakukan langsung oleh gubernur setelah dokumen pengelolaan wilayah ditetapkan.

Setiap pemohon baik perseorangan maupun koperasi juga wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sesuai bidang pertambangan.

Pemerintah provinsi diwajibkan menyusun rencana reklamasi serta pascatambang sebelum menerbitkan izin kepada pemohon.

Gubernur hanya diizinkan menerbitkan izin berdasarkan blok yang telah ditentukan secara resmi oleh Menteri dalam dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat.

Kebijakan ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur penyediaan ruang bagi masyarakat setempat.

Sebelumnya, batas luas wilayah izin bagi perseorangan berdasarkan undang-undang lama hanya mencapai maksimal satu hektare dengan kelompok masyarakat lima hektare.

Melalui pembaruan regulasi ini, skema kelompok masyarakat telah diselaraskan ke dalam kategori perseorangan maupun badan usaha berbentuk koperasi.