Perdana Menteri Sanae Takaichi menghadapi ujian politik terberat setelah setahun menjabat sebagai perempuan pertama yang memimpin negara tersebut.

Meski popularitasnya masih relatif kuat dan Partai Demokrat Liberal meraih kemenangan besar dalam pemilu, Takaichi kini dibayangi skandal kabinet serta tekanan biaya hidup.

Tantangan Domestik dan Skandal Kabinet

Politikus konservatif berusia 65 tahun itu sebelumnya berhasil mematahkan prediksi bahwa masa jabatannya tidak akan berlangsung lama.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Takaichi berada di kisaran 50 persen.

Namun, tantangan di dalam negeri semakin besar akibat skandal yang melibatkan Menteri Pertanian Kazuo Yana.

Pada 14 Oktober, Yana akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya setelah memicu kemarahan publik.

Ia menjadi menteri kabinet pertama dalam pemerintahan Takaichi yang meninggalkan jabatan akibat kontroversi.

Selain itu, Takaichi menghadapi kritik terkait isu suksesi kekaisaran Jepang yang masih membatasi takhta hanya untuk laki-laki.

Ia juga mendapat sorotan karena dinilai kurang memberikan dukungan kepada kepala Mahkamah Pidana Internasional, Tomoko Akane.

Kebijakan Ekonomi dan Gaya Komunikasi

Untuk meredakan tekanan ekonomi, Takaichi mengusulkan pemotongan pajak konsumsi makanan dan minuman selama dua tahun, dari 8 persen menjadi 1 persen.

Rencana tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pendanaan karena ia bersikeras kebijakan itu tidak membutuhkan tambahan pinjaman.

Ketidakjelasan itu memicu kekhawatiran terhadap utang publik Jepang yang sudah menjadi salah satu beban terbesar di antara negara-negara G7.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, gaya kepemimpinan Takaichi turut menjadi sorotan publik.

Ia jarang memberikan wawancara individual dan lebih memilih menyampaikan pandangannya melalui unggahan di platform X.

Meski menghadapi berbagai kritik, Takaichi masih memiliki modal politik yang cukup kuat untuk mempertahankan dukungannya.