Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk mencabut izin usaha dari setiap korporasi yang terbukti terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh kepala negara dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran hutan dinilai bukan sekadar faktor alam murni, melainkan ada unsur kesengajaan dari tangan manusia.

Pemerintah meminta aparat penegak hukum serta kementerian terkait untuk mengusut tuntas pihak korporasi yang bertanggung jawab atas bencana lingkungan ini.

Tindakan tegas diambil karena perbuatan membakar lahan dinilai membahayakan kesehatan masyarakat luas dan dikategorikan sebagai kejahatan serius.

Kementerian Kehutanan Jatuhkan Sanksi Administratif

Kementerian Kehutanan mencatat sudah ada puluhan korporasi yang dijatuhi sanksi administratif akibat pelanggaran yang memicu kebakaran.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa total terdapat 32 perusahaan di sektor kehutanan yang telah menerima sanksi resmi.

Bentuk sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari pencabutan izin hingga pembekuan operasional yang disertai kewajiban memulihkan ekosistem hutan.

Sebanyak enam perusahaan baru di wilayah Kalimantan tercatat masuk dalam daftar penerima sanksi pembekuan serta paksaan pemulihan lahan.

Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki wilayah konsesi luas dengan area lahan terbakar yang cukup besar di berbagai kabupaten.