Dewan Ekonomi Nasional meminta pemerintah menyediakan layanan kesehatan khusus bagi masyarakat yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan.

Layanan tersebut difokuskan terutama pada enam titik terdampak yang tersebar di wilayah Kalimantan, Jambi, serta Riau.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyampaikan usulan itu dalam pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan karhutla.

Selain pemadaman api, pemerintah dinilai perlu memperhatikan dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat di wilayah yang terpapar asap.

Salah satu bentuk pelayanan yang disarankan mencakup pembagian masker guna melindungi warga dari paparan kabut asap.

Penanganan karhutla di lapangan juga mencakup langkah-langkah teknis termasuk upaya pengairan lahan gambut.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 19 Oktober 2026, masih terdapat 570,08 hektare lahan dalam proses pemadaman.

Dari total target penanganan seluas 1.024,33 hektare, tim gabungan telah berhasil memadamkan 454,25 hektare lahan.

Kalimantan Tengah mencatat area penanganan paling luas yaitu 389,39 hektare, disusul Sumatra Selatan 108,50 hektare, serta Jambi 64,50 hektare.

Wilayah Kalimantan Selatan menyisakan 7,50 hektare, sedangkan Kalimantan Barat tersisa 0,19 hektare dalam penanganan.

Seluruh lahan terdampak karhutla seluas 3,30 hektare di wilayah Riau dilaporkan telah berhasil dipadamkan sepenuhnya.

Pemerintah mengerahkan 49 armada udara yang terdiri atas 32 unit pengeboman air serta 17 pesawat patroli dan modifikasi cuaca.

Lebih dari 60 ribu personel gabungan turut dikerahkan di darat untuk menangani karhutla di enam provinsi prioritas.