Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membuka data perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Langkah tersebut disiapkan sebagai bentuk respons terhadap sejumlah negara asing yang dinilai kerap menghina Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan saat Prabowo membuka rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam pidatonya, ia menyebut sejumlah peristiwa kebakaran melibatkan individu serta korporasi yang memiliki keterkaitan dengan pihak asing.

Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang santun dan sabar, namun tidak mau terus-menerus diganggu.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, Polri menyampaikan bahwa ada 98 laporan terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.

Pihak kepolisian masih memerlukan pemenuhan bukti formil dan materiil yang lengkap dari lokasi kebakaran untuk menindaklanjuti perkara tersebut.

Dalam pidatonya, Kepala Negara juga menyinggung dampak kebakaran hutan dan lahan yang kerap menjadi sorotan internasional bagi Indonesia.

Terkait proses hukum yang berjalan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan bahwa penyidik masih harus melengkapi bukti formil dan materiil.

Meski demikian, belum terdapat rincian lebih lanjut mengenai identitas perusahaan yang saat ini menjadi objek penyelidikan dalam kasus tersebut.