Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Desakan ini muncul setelah vonis rehabilitasi enam bulan dijatuhkan kepada pelaku kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Ketua Umum Komnas Anak Agustinus Sirait menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta Timur.

Ia menilai aturan yang berlaku saat ini memiliki celah hukum yang dikhawatirkan dapat dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana berat.

Usulan Pertanggungjawaban Orang Tua

Tenaga Ahli Bidang Hukum Komnas Anak Abilio Fernandes da Silva mengusulkan agar aparat penegak hukum memeriksa potensi kelalaian pengasuhan orang tua.

Langkah tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Organisasi tersebut juga menyoroti sejumlah laporan kasus kekerasan anak di daerah lain. Mereka mendorong Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing.

Agustinus Sirait menjelaskan bahwa organisasinya telah menyuarakan persoalan penegakan hukum ini sejak tahun 2023, termasuk ketika kasus penganiayaan terhadap David Ozora mencuat ke publik.

Selain mendorong revisi aturan, Komnas Anak juga mengupayakan pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban meskipun dinilai belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan yang utuh.

Abilio Fernandes da Silva menambahkan bahwa aparat penegak hukum dapat mengkaji Pasal 76B juncto Pasal 77B serta Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak untuk menangani perkara kekerasan berat.

Langkah tersebut dinilai dapat segera diambil oleh Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tanpa harus menunggu proses revisi undang-undang selesai dilakukan.

Selain kasus yang merenggut nyawa anak dengan Sindrom Down, Komnas Anak juga menerima laporan dugaan kekerasan terhadap anak berusia tujuh tahun di Karawang.

Kasus di Karawang tersebut melibatkan terduga pelaku yang masing-masing masih berusia sembilan dan 13 tahun dengan bentuk penganiayaan yang sangat memprihatinkan.