Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi resmi.

Ia meluruskan ucapannya mengenai usulan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Luhut menegaskan unsur kerugian negara tidak dihapus dari kategori tindak pidana korupsi.

Fokus Rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional

Langkah tersebut bertujuan memperjelas unsur pembuktian agar penegakan hukum berjalan lebih objektif.

Selain itu, DEN mendorong perluasan jangkauan pemberantasan korupsi lewat konvensi internasional.

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tetap dipertahankan oleh pemerintah.

Ia menekankan bahwa uang negara yang diselewengkan tetap harus dikembalikan dan unsur kerugian keuangan negara tetap dipertahankan dalam UU Tipikor.

Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan agar pembuktiannya dibuat lebih jelas dan objektif sehingga pengambil keputusan dengan iktikad baik tidak dipidana tanpa dasar.

Dorongan Kepastian Hukum dan Adopsi Standar Internasional

Di tengah upaya mempercepat aliran investasi, Luhut menilai kepastian hukum adalah prasyarat utama yang merujuk pada studi Freedom and Prosperity Indexes 2025.

Penegakan hukum yang ada dinilai masih menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian, sementara Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cenderung stagnan.

Penyempurnaan kerangka hukum ini juga merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi agar pembentuk undang-undang membuka peluang perumusan ulang pasal terkait.

Rekomendasi DEN turut mencakup penambahan ketentuan policy judgment rule serta penyusunan Omnibus Law Keuangan Negara.