Komisi Pemberantasan Korupsi mencium adanya indikasi keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam kasus rasuah dana siap pakai kebencanaan.

Dugaan tersebut muncul dalam konstruksi perkara korupsi yang tengah disidik oleh lembaga antirasuah di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaganya telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Surat tersebut menguraikan konstruksi perkara serta dugaan keterlibatan oknum militer dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa.

Pihak KPK berharap jajaran TNI dapat segera menindaklanjuti informasi krusial itu secara terbuka demi mendukung proses hukum yang berjalan.

Dalam perkara korupsi dana darurat ini, penyidik sebelumnya telah menetapkan sebanyak lima orang sebagai tersangka resmi.

Para tersangka terdiri dari pejabat pembuat komitmen, tenaga ahli, serta sejumlah pihak swasta yang diduga terafiliasi dengan vendor proyek.

Total nilai pengadaan di lingkungan BNPB dalam kurun waktu tiga tahun dari 2024 hingga 2026 tercatat mencapai angka Rp148 miliar.

Dana darurat tersebut bersumber dari alokasi penanganan sejumlah bencana besar seperti kebakaran hutan, banjir, dan gempa bumi di berbagai daerah.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebutkan ada temuan indikasi konflik kepentingan serta praktik suap.