Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengisian baterai kendaraan listrik di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum bebas dari Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyerahan listrik kepada konsumen tanpa batasan daya bagi pelaku usaha atau penyedia layanan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti menyatakan hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022.

Dalam aturan itu, pasokan listrik serta biaya penyambungan dan beban listrik dikategorikan sebagai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

Batasan daya 6.600 VA hanya berlaku bagi kategori rumah tangga dan tidak diberlakukan untuk sektor bisnis termasuk penyedia SPKLU.

Meskipun demikian, pembebasan pajak tersebut tidak mencakup seluruh komponen pembayaran apabila operator mengenakan biaya layanan di luar tagihan listrik.

Jasa tambahan yang menjadi bagian dari nilai pembayaran konsumen tetap dikenai PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ditjen Pajak mengingatkan pentingnya pemisahan komponen transaksi dalam bukti pembayaran agar transparan.

Struk pembayaran sebaiknya merinci secara jelas antara penyerahan listrik dan biaya layanan lain di luar pasokan listrik.

Selain aturan pajak, pengisian daya di SPKLU memerlukan pemilihan perangkat yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan.

Pengguna dapat mencari lokasi pengisian melalui aplikasi resmi operator atau aplikasi navigasi yang menyediakan informasi kapasitas daya.

Perangkat pengisian umumnya terbagi menjadi arus bolak-balik atau AC dan arus searah atau DC.

Konektor yang umum digunakan mencakup AC Charging Tipe 2 dan Combined Charging System Type 2.