Otoritas Jasa Keuangan menepis anggapan bahwa pembenahan dan reformasi pasar modal Indonesia baru bergerak setelah muncul tekanan dari lembaga penyedia indeks global MSCI.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan langkah perbaikan ekosistem bursa sebenarnya sudah mulai berjalan sejak awal Januari 2026 lalu.

OJK bahkan mengeklaim telah melakukan reformasi secara besar-besaran dan all out untuk memperbaiki sistem perdagangan yang ada.

Proses Penegakan Hukum Butuh Waktu

Friderica menegaskan lembaganya harus mengikuti ketentuan serta undang-undang yang berlaku sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak terkait.

OJK sebelumnya menjatuhkan sanksi denda senilai total Rp2,1 triliun terkait dugaan pelanggaran transaksi dan penawaran umum saham kepada DSSA, BREN, serta CUAN.

Proses perumusan sanksi tersebut memerlukan waktu karena melibatkan banyak pihak, badan hukum asing, serta berbagai perusahaan sekuritas.

Sebagai regulator, OJK tidak bisa bertindak semena-mena dalam memberikan hukuman tanpa dasar ketentuan yang jelas.

Langkah Konkret dan Inisiatif Sendiri

OJK membeberkan sejumlah langkah konkret yang telah diterapkan, termasuk pengetatan aturan keterbukaan serta penerapan klasifikasi tipe investor.

Regulator saat ini telah menerapkan 39 klasifikasi tipe investor yang mencakup kategori domestik dan asing secara lebih mendalam.

Selain itu, pembukaan data saham High Shareholding Concentration atau HSC merupakan inisiatif murni dari regulator dan bukan permintaan pihak MSCI.

Pihak OJK memastikan reformasi serta penegakan hukum di pasar modal Indonesia akan terus dilanjutkan demi menjaga kepercayaan investor serta stabilitas pasar.