Bareskrim Polri resmi menetapkan lima orang tersangka terkait insiden pemadaman listrik total atau blackout di wilayah Batam dan Pulau Bintan.

Empat dari lima tersangka berasal dari pihak PLN Batam dengan inisial AWD, ZR, RB, dan DA. Sementara itu, satu tersangka lainnya merupakan pihak kontraktor berinisial AIP.

Penetapan status hukum ini didasarkan pada Laporan Polisi nomor LP/A/121/X/2026/SPKT/DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI tertanggal 16 Oktober 2026.

Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Polda Kepri pada hari Selasa.

Langkah hukum ini diambil setelah penyidik melaksanakan serangkaian penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, serta gelar perkara secara mendalam.

Penyidik juga telah memeriksa sebanyak 25 saksi ahli pidana dan forensik yang terbagi ke dalam dua kluster berbeda.

Dari hasil penyidikan, kepolisian menemukan adanya unsur kelalaian dalam pengelolaan instalasi vital oleh petugas PLN yang tidak sesuai standar operasional prosedur.

Listrik padam total terjadi pada Senin (12/10) sekitar pukul 06.28 WIB di Gardu Induk Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

Delapan menit kemudian, tepatnya pukul 06.36 WIB, gangguan pasokan listrik terjadi secara masif hingga menyebabkan blackout di Batam dan Bintan.

Saksi di lokasi sempat mendengar suara ledakan keras yang bersumber dari Trafo 1 akibat hubungan arus pendek atau short circuit.

Tim gabungan menemukan indikasi titik leleh pada bagian bushing 150 KV di Trafo 1 serta seekor kera yang mengalami luka bakar parah di dekat lokasi.

Sistem proteksi Trafo 1 diduga kuat mengalami kegagalan fungsi sehingga tidak mampu mengisolasi gangguan agar tidak meluas.

Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 319 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman mencapai 12 tahun penjara.

Selain itu, polisi juga menerapkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan sebagai ketentuan lex specialis dalam perkara ini.

Akibat insiden pemadaman yang meluas tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 57.315.057.007 berdasarkan perhitungan kompensasi pelanggan.