Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan kebijakan biaya spektrum frekuensi yang terjangkau sebagai strategi utama mempercepat perluasan jaringan 5G.

Langkah tersebut diambil untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi operator telekomunikasi dalam membangun infrastruktur secara maksimal.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menyampaikan bahwa pengelolaan spektrum kini dirancang untuk menyeimbangkan penerimaan negara dan kemampuan investasi.

Pemerintah tidak lagi melihat spektrum semata-mata sebagai sumber pendapatan negara.

Kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen penting guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital nasional.

Perubahan pendekatan ini tampak pada pelaksanaan lelang spektrum baru yang menerapkan harga relatif lebih terjangkau bagi industri.

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang merata dinilai sebagai prasyarat utama sebelum masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital.

Lebih dari 98 persen wilayah di Indonesia saat ini telah terhubung dengan jaringan telekomunikasi generasi keempat atau 4G.

Perkembangan teknologi 5G di dalam negeri juga dilaporkan berlangsung dalam waktu yang sangat cepat.

Aspek keberlanjutan menjadi sorotan utama mengingat pembangunan infrastruktur membutuhkan modal besar serta waktu panjang.