Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian ATR BPN pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Kedatangan tersebut dilakukan bersama sejumlah anggotanya untuk menuntut penyelesaian sengketa lahan Arjuna Bowling serta tanah seluas 65 hektare.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan PT Summarecon Agung Tbk dan pelayanan pertanahan di tengah penyidikan yang sedang berjalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hercules meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan kepemilikan tanah yang dinilai merugikan masyarakat luas.

Ia juga menyinggung Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang dikaitkan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan oleh lembaga antikorupsi.

Dalam tuntutannya, Hercules meminta pembatalan perubahan status kepemilikan tanah seluas 65 hektare yang melibatkan pihak Summarecon.

Ia mengeklaim terdapat 12 hak guna bangunan yang berasal dari perubahan status hak milik dan meminta agar status tanah tersebut dikembalikan.

Organisasi yang dipimpinnya menyatakan memiliki dokumen sah sebagai dasar pengajuan tuntutan kepada pihak kementerian.

Hercules turut mengkritik pelayanan Kementerian ATR BPN yang dinilainya belum memberikan perlakuan adil kepada masyarakat pembawa bukti kepemilikan.

Kunjungan ini berlangsung di tengah penyidikan dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, KPK menyita uang senilai Rp 800 juta yang dikembalikan oleh kuasa hukum Hercules kepada pihak penyidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan uang tersebut sebelumnya diterima Hercules dari pihak Summarecon terkait pengelolaan lahan perusahaan.

KPK juga mengungkap dugaan pemberian uang sebesar Rp 1,5 miliar oleh petinggi Summarecon kepada orang kepercayaan Menteri ATR BPN.

Pemberian tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan atas lahan Summarecon yang masih disengketakan dengan ahli waris.

Para pemilik tanah atau ahli waris sebelumnya juga telah menggugat penerbitan sembilan sertifikat hak guna bangunan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.