Mantan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi melontarkan kritik terhadap sikap Pemerintah Singapura terkait masalah kebakaran hutan dan lahan.

Singapura sebelumnya berencana mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga bertanggung jawab atas kabut asap.

Lutfi menganggap langkah pengiriman surat teguran tersebut hanya sekadar upaya untuk menyenangkan para pemilih dan juga donatur di negara mereka.

Ia menantang Pemerintah Singapura agar tidak hanya sekadar memberikan teguran tertulis melainkan melakukan tindakan hukum yang tegas.

Menurut Lutfi, sejumlah perusahaan yang disorot tersebut tercatat memiliki kantor pusat serta mencatatkan sahamnya di bursa Singapura.

Model Ekonomi dan Keuntungan Finansial

Lutfi menjelaskan bahwa model ekonomi Singapura menawarkan tarif pajak ringan bagi perusahaan yang mendirikan kantor pusat di wilayahnya.

Sementara itu, aktivitas operasional seperti perkebunan dan pabrik ditempatkan di negara tetangga yang memiliki biaya lebih murah.

Kondisi tersebut membuat Indonesia harus menanggung dampak kerusakan lingkungan serta paparan asap akibat kebakaran lahan.

Sebaliknya, Singapura dinilai tetap mengantongi keuntungan finansial serta komisi pengelolaan keuangan dari aktivitas bisnis korporasi tersebut.

Ia mendesak agar otoritas setempat berani menggeledah kantor perusahaan terkait yang beroperasi di wilayah hukum Singapura secara langsung.

Sebelumnya, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu menyatakan pihaknya mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, serta SBA Wood Industries yang memasok industri kayu.

Pemerintah Singapura menyebut sanksi berupa denda ataupun proses hukum merupakan opsi yang tengah dipertimbangkan terhadap pihak terkait.