Regulasi Baru Perpres Ojol Berikan Hak Bermitra Multi-Platform
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Regulasi baru ini memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online, taksi daring, serta kurir pengantaran barang dan makanan.
Aturan Kemitraan dan Multi-Platform
Pasal 3 dalam peraturan tersebut mengatur bahwa hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak harus bersifat eksklusif.
Ketentuan itu mengizinkan pengemudi menggunakan lebih dari satu platform tanpa kehilangan status kemitraan yang mereka miliki.
Meski demikian, pengemudi tetap wajib memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, serta mutu pelayanan operasional.
Selain itu, kepatuhan terhadap standar teknis transportasi juga menjadi syarat penting dalam menjalankan hubungan kerja tersebut.
Pasal 4 mewajibkan perusahaan aplikasi bersama pengemudi menuangkan hubungan hukum ke dalam dokumen Perjanjian Kemitraan Platform.
Dokumen resmi tersebut harus mencakup sedikitnya 14 unsur muatan wajib terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Unsur muatan itu meliputi struktur biaya jasa, biaya layanan aplikasi, komponen operasional, hingga mekanisme insentif.
Peraturan ini juga mengatur perlindungan jaminan sosial, akses data transaksi, serta penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma.
Perusahaan aplikasi diwajibkan menyediakan salinan atau akses elektronik terhadap perjanjian tersebut agar mudah dipahami pengemudi.
Bantuan iuran jaminan sosial dapat diberikan oleh perusahaan aplikasi berdasarkan batasan waktu operasional dalam perjanjian.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan kementerian terkait memiliki tenggat hingga 31 Desember 2026.
Tenggat tersebut ditetapkan untuk menerbitkan seluruh aturan pelaksanaan yang diperlukan dalam mendukung regulasi ini.
Pemerintah juga menyepakati pembentukan Forum Komunikasi yang dikoordinasikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Kementerian Perhubungan bertugas mengatur tarif angkutan penumpang dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital ini.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memegang tanggung jawab untuk mengatur biaya jasa pengantaran barang dan makanan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa regulasi ini disusun untuk menjawab harapan rekan-rekan pengemudi.
Update Terbaru
Sianipar Nilai Pemblokiran SABH Kemenkum Perkuat Legitimasi FFI Hasil KLB 2024
Rabu / 18-11-2026, 00:57 WIB
Mistress Kanan Season 2 Umumkan Visual, Trailer, dan Empat Pengisi Suara Baru
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
HIDIVE Boyong Giant Ojosama di Winter 2027, Tayang Perdana di Anime Frontier
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Polisi Arizona Tangkap Pengemudi BMW M2 yang Ngebut 170 mph di Jalan Raya
Rabu / 18-11-2026, 00:56 WIB
Extended Cut Spider-Man: Brand New Day Tayang Desember, Ada Adegan Baru Rosario Dawson
Rabu / 18-11-2026, 00:55 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Kekhawatiran Jelang Laga PSM vs Persija di Parepare
Rabu / 18-11-2026, 00:52 WIB
Fernandez Incar Poin Perdana di MotoGP Portugal, Modal Usai Podium Qatar
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Gubernur NTT Minta Kasus Pemerkosaan Bupati Kupang Dibuka Terang
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Bilal Hasan Akui Kekalahan Perdana, Siap Kembali ke Oktagon
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Fosil Dinosaurus Nanotyrannus Milik Petani Montana Terjual Rp 47,3 Juta Dolar
Rabu / 18-11-2026, 00:49 WIB
Empat Exco FFI Mundur, Plt Ketua AFP NTB Soroti Tata Kelola Futsal Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 00:47 WIB
Garuda Muda Unggul 1-0 di Babak Pertama, Selebrasi Prabowo Jadi Sorotan
Rabu / 18-11-2026, 00:46 WIB
Beri Saya Kesempatan, Raffi Ahmad Tanggapi Desakan Mundur dari Jabatan Utusan Presiden
Rabu / 18-11-2026, 00:44 WIB
Gol Wildan Antar Perbanas Juara Campus League Futsal Jabodetabek
Rabu / 18-11-2026, 00:42 WIB






