Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Regulasi baru ini memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online, taksi daring, serta kurir pengantaran barang dan makanan.

Aturan Kemitraan dan Multi-Platform

Pasal 3 dalam peraturan tersebut mengatur bahwa hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi tidak harus bersifat eksklusif.

Ketentuan itu mengizinkan pengemudi menggunakan lebih dari satu platform tanpa kehilangan status kemitraan yang mereka miliki.

Meski demikian, pengemudi tetap wajib memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, serta mutu pelayanan operasional.

Selain itu, kepatuhan terhadap standar teknis transportasi juga menjadi syarat penting dalam menjalankan hubungan kerja tersebut.

Pasal 4 mewajibkan perusahaan aplikasi bersama pengemudi menuangkan hubungan hukum ke dalam dokumen Perjanjian Kemitraan Platform.

Dokumen resmi tersebut harus mencakup sedikitnya 14 unsur muatan wajib terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Unsur muatan itu meliputi struktur biaya jasa, biaya layanan aplikasi, komponen operasional, hingga mekanisme insentif.

Peraturan ini juga mengatur perlindungan jaminan sosial, akses data transaksi, serta penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma.

Perusahaan aplikasi diwajibkan menyediakan salinan atau akses elektronik terhadap perjanjian tersebut agar mudah dipahami pengemudi.

Bantuan iuran jaminan sosial dapat diberikan oleh perusahaan aplikasi berdasarkan batasan waktu operasional dalam perjanjian.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan kementerian terkait memiliki tenggat hingga 31 Desember 2026.

Tenggat tersebut ditetapkan untuk menerbitkan seluruh aturan pelaksanaan yang diperlukan dalam mendukung regulasi ini.

Pemerintah juga menyepakati pembentukan Forum Komunikasi yang dikoordinasikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Kementerian Perhubungan bertugas mengatur tarif angkutan penumpang dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital ini.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital memegang tanggung jawab untuk mengatur biaya jasa pengantaran barang dan makanan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa regulasi ini disusun untuk menjawab harapan rekan-rekan pengemudi.