Perluasan pemungutan pajak terhadap transaksi digital dan rencana cukai minuman berpemanis memunculkan perhatian terhadap keadilan beban fiskal.

Guru Besar FEB Universitas Airlangga, Rahma Gafni, menilai pemerintah perlu memperkuat kontribusi kelompok kaya agar kebijakan tidak membebani kelas menengah.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mulai menerapkan PPh Pasal 22 bagi pedagang online melalui marketplace serta PPN transaksi digital luar negeri.

Pemerintah juga menargetkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan pada semester II-2027 mendatang.

Rahma menjelaskan bahwa pajak konsumsi dapat bersifat regresif karena kelompok rentan mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sebaliknya, kelompok ultra-kaya memiliki kapasitas finansial lebih besar untuk menanggung beban pajak tanpa menghabiskan proporsi pendapatan yang sama.

Ia juga menyoroti tekanan biaya hidup mulai dari kenaikan harga pangan hingga biaya pendidikan dan cicilan properti yang dihadapi kelas menengah.

Kondisi tersebut membuat keseimbangan antara perluasan penerimaan pajak dan kemampuan membayar masyarakat menjadi persoalan penting.

Rahma menilai perluasan pajak konsumsi perlu disertai penguatan kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi agar beban perpajakan lebih seimbang.

Ia menekankan pentingnya keadilan vertikal dalam sistem perpajakan agar masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih besar memberi kontribusi lebih.

Sebagai langkah awal, Rahma mengusulkan optimalisasi PPh orang pribadi dengan tarif tertinggi sebesar 35 persen untuk penghasilan di atas Rp5 miliar.

Selain itu, ia mendorong pengkajian instrumen pajak kekayaan termasuk pajak properti mewah dan aset finansial bernilai besar.

Kebijakan terhadap kelompok kaya tersebut perlu dirancang secara hati-hati untuk menghindari risiko pelarian modal dan penurunan investasi domestik.